Strategi dan Teknik untuk Pengentasan Kemiskinan di Indonesia

Strategi dan Teknik untuk Pengentasan Kemiskinan di Indonesia

Arti kemiskinan manusia secara umum adalah “kurangnya kemampuan esensial manusia terutama dalam hal ‘kemelekan huruf’ (kemampuan membaca; literacy) serta tingkat kesehatan dan gizi”. Selain itu, diartikan pula sebagai kurangnya pendapatan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumsi minimum. Sedangkan menurut Departemen Sosial dan BPS, mendefiniskan kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk layak hidup. Definisi atau pengertian kemiskinan juga perlu dibedakan antara kemiskinan absolut (absolute poverty) dan kemiskinan relatif (relative poverty). Kemiskinan absolut, ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin. Sedangkan kemiskinan relatif adalah suatu tingkat kemiskinan dalam hubungannya dengan suatu rasio Garis Kemiskinan Absolut atau proporsi distribusi pendapatan (kesejahteraan) yang timpang (tidak merata) (ADB, 1999: 26).

Mengapa terjadi kemiskinan?

Menurut Mudrajad Kuncoro (2003: 131), penyebab kemiskinan (dipandang dari segi ekonomi) disebabkan karena tiga hal, yaitu :

1. Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya alam dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah.
2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini dikarenakan rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau karena keturunan. Selanjutnya, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.
3.  Ketiga, kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (vicious circle of poverty). Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal akan menyebabkan rendahnya produktifitas. Rendahnya produktifitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Dan hal tersebut akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya. Logika ini dikemukakan oleh Ragnar  Nurkse di tahun 1953. Ia mengatakan bahwa “a poor country is poor because it is poor” (negara itu miskin karena dia miskin).

Kemiskinan di Indonesia

Di Indonesia, sampai dengan tahun 2011, tingkat kemiskinan nasional telah dapat diturunkan menjadi 12,49 persen dari 13,33 persen pada tahun 2011 (gambar 1).

Dengan ditambah tumbuhnya perekonomian Indonesia pada tahun 2011 sebesar 6,5 persen dibanding tahun 2010, seharusnya tingkat kemiskinan nasional dapat turun lebih jauh lagi. Tetapi, apa yang terjadi ialah terlihat bahwa tingginya pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak menjamin tiadanya sejumlah kemiskinan, terutama kemiskinan absolut. Ditambah dengan melebarnya jarak antara golongan kaya dengan golongan miskin. Hal inilah yang sekarang terjadi di Indonesia pada saat ini.

Lalu pertanyaannya ialah apakah pemerintah Indonesia sudah melakukan cara untuk mengentaskan kemiskinan secara maksimal? Jawabannya adalah sudah. Sejujurnya, sudah banyak cara yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengatasi kemiskinan, seperti melakukan pengembangan tenaga kerja, mendorong program pembangunan ekonomi, mendorong upah minimum, dan masih banyak lagi. Tetapi, menurut pendapat saya, ada tiga cara yang bisa diambil oleh pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan secara efektif, diantaranya ialah peranan pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pengentasan kemiskinan, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat serta pengentasan kemiskinan melalui teknologi.

Peranan pemerintah dan partisipasi masyarakat

Sebetulnya, pemerintah Indonesia telah membuat banyak program dan anggaran yang besar untuk penganggulangan kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Tetapi, hal itu belum saja cukup, sebab strategi yang ada tidak dijalankan secara maksimal, sebab adanya miskoordinasi atau penyelewengan dana yang digunakan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan oleh pihak-pihak tertentu. Maka seharusnya pemerintah memimpin langsung upaya pengentasan kemiskinan, dari mulai perencanaan, distribusi, sampai bagaimana implementasinya di lapangan. Pemerintah juga harus melakukan perluasan dan percepatan program pengentasan kemiskinan dan  mengintensifkan  program-program penanggulangan kemiskinan  yang  belum dilaksanakan secara maksimal. Disamping itu, pemerintah pusat dan daerah juga harus saling bekerjasama, agar jarak kemiskinan antara kota dan desa dapat dipersempit. Alangkah baiknya lagi apabila program pengentasan kemiskinan juga didukung oleh lembaga-lembaga lain. Jika bisa, ada instansi, baik dari pemerintah ataupun swasta, yang khusus membahas tentang permasalahan kemiskinan dan solusinya. 

Agar dapat mencapainya, upaya lain yang dilakukan untuk mendukung tercapainya pemberantasan kemiskinan ialah melalui partisipasi masyarakat. Pada dasarnya, upaya ini berupaya untuk memanfaatkan potensi dari masyarakat miskin yang dapat dikembangkan dalam kegiatan atau usaha tertentu yang dapat mengurangi dan bahkan melepaskan mereka dari jeratan permasalahan kemiskinan. Sebagaimana fungsinya, pemerintah bisa menjadi fasilitator bagi masyarakat dalam berpartisipasi dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraannya. Sebagai contoh, setiap masyarakat bisa diberi kemudahan untuk memperoleh modal, di genjot motivasi berwirausahanya, ditingkatkan kapasitas manajerialnya, didampingi aktivitasnya, serta dikontrol kinerjanya. Dan untuk melakukan cara ini, berbagai potensi didalam masyarakat, termasuk lembaga-lembaga kemasyarakatan, perlu dilibatkan. Sehingga, dapat terjalin sinkronisasi antara peranan pemerintah dan program-programnya dengan masyarakat miskin sebagai aktor utamanya. 

Pemberdayaan dan pengembangan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah strategi untuk pengentasan kemiskinan sekarang sudah banyak diterima, bahkan telah berkembang berbagai pemikiran dan literatur tentang hal tersebut. Meskipun dalam kenyataannya strategi ini masih belum maksimal di aplikasikan. Di Indonesia, pemerintah sebenarnya sudah melakukan berbagai cara untuk meningkatkan dan memberdayakan masyarakat, salah satunya dengan program PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri) dan masih banyak lainnya.

Pada kesempatan kali ini, yang menjadi fokus ialah bagaimana peranan pendidikan dalam pemberdayaan dan pengembangan masyarakat di Indonesia. Peranan bidang pendidikan merupakan salah satu upaya pembangunan dalam memberantas kebodohan, dan diharapkan mampu memberantas kemiskinan yang terjadi guna dapat meningkatkan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat. Pada dasarnya, pendidikan yang baik itu haruslah mampu menciptakan proses belajar mengajar yang efektif dan bermanfaat, serta menjadikan masyarakat menjadi lebih terbuka terhadap pendidikan.  Sehingga nantinya dapat membebaskan masyarakat dari belenggu kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan. Implikasi lainnya ialah diharapkan masyarakat miskin mendapatkan motivasi yang tinggi untuk belajar dan bekerja keras agar dapat menjadi masyarakat yang berpengetahuan dan kompeten, yang nantinya akan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan begitu, hal tersebut juga akan berdampak pada pengentasan kemiskinan. Selain itu, pendidikan juga dapat berfungsi sebagai sarana pemberdayaan individu dan masyarakat, khususnya guna menghadapi masa depan.

Meski demikian, ada hal penting lain yang harus disisipkan didalam program pendidikan, yaitu dengan menanamkan mental dan membelajarkan jiwa kewirausahawan kepada generasi Indonesia saat ini. Manfaatnya ialah agar generasi Indonesia tidak hanya memiliki pikiran untuk bekerja saja, tetapi juga untuk membuat pekerjaan, sehingga dapat membantu pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Oleh karena itu, untuk mewujudkannya diperlukan kerjasama antara para pihak yang terkait didalam pemerataan pendidikan bagi seluruh masyarakat Indonesia, dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan meningkatkaan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Kesadaran masyarakat akan manfaat teknologi

Saat ini, apresiasi masyarakat umum akan potensi TIK sebagai alat bantu untuk mengurangi kemiskinan masih sangat rendah. Kesadaran akan potensi TIK untuk penanggulangan kemiskinan harus ditingkatkan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (terutama stakeholders). Masing-masing stakeholders melaksanakan peran yang dapat dilakukannya. Lebih jauh, pendekatan ini diharapkan dapat menggugah kaum miskin itu sendiri agar mereka sadar akan eksistensi dan dapat merasakan manfaat atau keuntungan yang dapat diperoleh dari penggunaan TIK. Karena itu, membangun kesadaran dan meningkatkan partisipasi masyarakat akan manfaat TIK perlu dilakukan secara kolektif, simultan dan terus-menerus di setiap lapisan masyarakat. Peningkatan kesadaran ini dilakukan melalui penyelenggaraan aktivitas seperti seminar, media massa, focus group discussion, dan lain-lain. Di tingkat masyarakat, peningkatan kesadaran ini dapat dilakukan melalui pertemuan dengan masyarakat desa yang dilakukan sejak awal. Selain itu, pemerintah juga dapat bekerja sama dengan pihak swasta dan perguruan tinggi terkait, guna menyelenggarakan seminar-seminar yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk berbagai bidang, seperti pendidikan, pertanian, perindustrian dan perdagangan.

Dalam konteks pengentasan kemiskinan, mengembangkan SDM merupakan program utama pembangunan. Dipercaya bahwa rendahnya inisiatif masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan dengan cara mereka sendiri adalah salah satu faktor penghambat pembangunan. Rendahnya inisiatif ini terjadi antara lain karena masyarakat tidak berdaya. Masyarakat akan lebih berdaya apabila mereka berhasil mengembangkan kemampuannya. TIK dapat memberikan sumbangan untuk mempercepat proses pengembangan kemampuan tersebut, baik itu proses pembelajaran formal maupun pelatihan. Dalam proses pembelajaran, teknologi informasi dapat berperan dalam proses pembelajaran jarak jauh. Proses pembelajaran jarak jauh juga dapat dimanfaatkan untuk proses pelatihan bagi berbagai kelompok masyarakat, misalnya usaha kecil dan menengah.

Dengan demikian, terlihat jelas bahwa teknologi juga memiliki peranan penting dalam mengentaskan kemiskinan, terutama di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah bisa menggunakan teknologi sebagai strategi dan teknik untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Sehingga, tidak hanya kemiskinan yang dapat teratasi, tetapi juga dapat membantu peningkatan kualitas SDM yang ada di Indonesia, yang mana implikasi akhirnya dalam membantu proses pembangunan di Indonesia. 

Referensi :

1. Kuncoro, Mudrajad, 2003, Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah dan Kebijakan, Edisi Ketiga, Yogyakarta :UPP AMP YKPN.
2. Sastrapratedja, M dkk. 2004. Pendidikan Manusia Indonesia. Jakarta : Penerbit Buku Kompas.
3. Todaro, Michael dan Smith, Stephen, (2006), Pembangunan Ekonomi, Edisi 8. Jakarta : Erlangga.
4. www.bps.go.id