Mengapa Masih
Terjadi Masalah Pembangunan di Indonesia?
Dari Segi
Institusi
ABSTRAKSI
Secara
geografis, Indonesia terletak di sekitar garis khatulistiwa. Hal tersebut
menyebabkan Indonesia kaya akan sumber daya alam, seperti hutan, perkebunan,
pertambangan, perikanan dan lain-lain. Pada umumnya, geografi, iklim, dan
ekologi dari suatu wilayah berperan dalam membentuk teknologi dan insentif dari
penduduknya. Selanjutnya, hal tersebut akan berimplikasi pada berkembangnya
pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah itu secara positif. Dan pada
akhirnya akan tercipta kemakmuran. Akan tetapi, cerminan itu tidak terlihat di
Indonesia pada saat ini. Memang tidak sepenuhnya faktor geografi adalah
pengaruh utama pada kemakmuran, tapi dengan berlimpahnya sumber daya alam,
seharusnya bangsa Indonesia mampu mewujudkan sebuah pembangunan yang baik dan
dapat mensejahterahkan masyarakatnya. Banyak pengamat dan ekonom menyatakan
bahwa banyak faktor yang masih menjadi kendala dalam pembangunan di Indonesia.
Seperti tingginya disparitas (kesenjangan) antar wilayah, pembangunan
infrastruktur yang belum maksimal, tingkat kemiskinan yang begitu tinggi, dan
masih banyak lainnya. Akan tetapi, ada satu faktor penting yang tidak boleh
dilupakan di dalam pembangunan di suatu negara, yaitu faktor “Institusi”.
SUDUT PANDANG INSTITUSI
Dari segi hipotesis institusi, masyarakat yang
memiliki institusi yang baik, akan mendorong adanya investasi untuk mesin, human capital, dan teknologi yang lebih
baik, sehingga sebagai akibatnya masyarakat tersebut akan mencapai
kesejahteraan ekonomi. Di Indonesia, institusi yang ada tidak memberikan
kontribusi yang maksimal bagi pembangunan ekonomi di Indonesia. Hal ini
disebabkan karena pemerintah tidak menaruh institusi sebagai pondasi utama dalam
menjalankan pembangunan. Salah satu hal yang melatarbelakangi keadaan tersebut
ialah faktor kolonialisme. Bukti sejarah menunjukkan bahwa strategi
kolonialisme dengan institusi atau lembaga ekstraktif (bad institution) yang
dilakukan oleh bangsa Eropa di Indonesia pada saat itu berdampak pada bentuk
lembaga-lembaga yang ada pada saat ini. Sebagai contoh, kolonialisme Belanda di
Indonesia yang mendirikan institusi atau lembaga yang ekstraktif seperti Culturstelsel membuat seluruh kaum
pribumi pada waktu itu tersiksa. Sebab lembaga ini tidak melindungi property right warga negara dan tidak
membatasi kekuatan elit. Dalam kasus ini ditunjukkan bahwa faktor institusi
yang di bentuk pada zaman kolonialisme yang ada di Indonesia, terutama pada
zaman kolonialisme Belanda, ternyata mampu mempengaruhi kesejahteraan
masyarakat Indonesia yang ada saat ini. Sehingga hal tersebut bisa menjadi
suatu bukti kuat yang akan mendorong masyarakat untuk tidak serta merta atau
secara alami tertarik pada lembaga yang baik. Jadi dapat dikatakan bahwa
institusi pada zaman kolonialisme membawa dampak bagi perkembangan institusi di
Indonesia pada saat ini, terutama pada sistem dan pola pemikiran pemerintah
terhadap institusi. Tetapi, seiring berjalannya waktu, pemerintah Indonesia
mulai menyadari arti penting institusi terhadap pembangunan ekonomi.
PERAN INSTITUSI DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI
Dalam
beberapa dekade terakhir, peran institusi dalam pembangunan ekonomi semakin
menjadi pusat perhatian, terutama dalam pengambilan kebijakan pembangunan.
Banyak negara di dunia yang sedang berlomba dalam memperbaiki kinerja institusi
mereka, tidak terkecuali di Indonesia. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya,
Indonesia memiliki struktur institusi yang kurang begitu bagus dan tidak
pro-rakyat yang diakibatkan oleh pengaruh kolonialisme. Sehingga permasalahan
pembangunan masih terus terjadi yang berimplikasi pada tidak tercapainya
kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, ada tiga tipe institusi yang penting
bagi pembangunan ekonomi yang mungkin sesuai dalam mengatasi permasalahan
pembangunan yang selama ini terjadi di Indonesia, yaitu institusi untuk
koordinasi dan administrasi, institusi untuk pembelajaran dan inovasi, dan
institusi untuk pemerataan dan keterkaitan sosial. Ketiga tipe institusi ini
akan menjelaskan bagaimana mereka berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai
permasalahan pembangunan yang ada, terutama bagi Indonesia.
INSTITUSIONS OF COORDINATION AND
ADMINISTRATION
Akhir-akhir
ini, permasalahan pembangunan ekonomi yang paling signifikan ialah berkurangnya
penanaman modal asing serta investasi yang ada di Indonesia. Yang menjadi
permasalahan ialah pemerintah tidak mempunyai tata kelola dan struktur yang
baik dalam penanganan investasi dan penanaman modal asing. Akibatnya, masih
banyak investor-investor, baik asing maupun swasta, yang masih ragu untuk
menanamkan modalnya di Indonesia. Oleh karena itu, yang harus difokuskan ialah
pada dua institusi pemerintah yang merupakan faktor penting, yaitu birokrasi
pemerintah dan institusi yang menyediakan hubungan pemerintah dan bisnis. Jika
keduanya dapat berjalan dan berkoordinasi dengan baik, maka proses investasi, penanaman
modal asing serta terciptanya wirausahawan bangsa akan dapat terlaksana sebagaimana
mestinya.
Selain
itu, tidak dapat dipungkiri bahwa adminstrasi di Indonesia masih sangatlah
buruk. Hal ini terjadi karena birokrasi yang sulit akan membuat hubungan yang
tidak sinkron dengan efektifitas administrasi modern. Sebagai contoh, investasi
yang dilakukan oleh pihak asing harus menempuh banyak sekali hal-hal yang harus
di selesaikan, sehingga membuat pihak asing seperti merasa dipersulit (seperti
biaya administrasi, pembayaran pajak, izin usaha, dan lain-lain). Seharusnya,
permasalahan seperti itu tidaklah harus terjadi jika pemerintah menggunakan
sistem trust melalui self enforcing
agreements pada lembaga-lembaga formal termasuk lembaga admisnistrasi. Dengan
begitu maka akan terbentuk pembangunan cooperative norms dan trust yang kuat
pada kelembagaan formal. Implikasinya ialah akan tercipta tatanan awal
pembangunan ekonomi yang baik.
INSTITUSIONS OF LEARNING AND INNOVATION
Untuk
menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan disuatu negara, kemampuan untuk
menggabungkan teknologi ke dalam proses produksi semakin diperlukan. Maka
muncullah yang namanya gagasan popular, yang berarti kemampuan untuk
menghasilkan inovasi. Tetapi, bagi negara-negara berkembang, penguasaan
teknologi canggih yang di impor sering kali lebih penting daripada teknologi
baru yang benar-benar melalui inovasi (Fransman 1986).
Inilah
yang selama ini terjadi di Indonesia. Kontribusi sains dan teknologi dalam
pembangunan ekonomi setelah satu abad kebangkitan nasional berlalu agaknya masih
jauh dari yang diharapkan. Keterbatasan
sumber daya sains dan teknologi, belum
berkembangnya budaya sains dan teknologi serta minimnya inovasi dalam sains dan
teknologi merupakan salah satu kendala dalam proses perkembangan teknologi bagi
pembangunan di Indonesia. Permasalahan
tersebut secara langsung telah menghambat perkembangan teknologi di Indonesia. Oleh
karena itu, masalah-masalah di atas perlu mendapat perhatian serius dan
penanganan yang tepat dari berbagai pihak terkait. Tanpa perhatian semua pihak
dalam mengatasi masalah di atas, maka mustahil daya saing sains dan teknologi
nasional dapat melewati negara-negara ASEAN.
Di
samping teknologi, ada hal penting yang terkait didalam institusi ini, yaitu
mengenai hak kepemilikan, yang meliputi hak kekayaan intelektual. Jika suatu bangsa ingin memajukan pembangunan
serta pertumbuhan di negaranya, jaminan terhadap hak milik atau yang biasa disebut
dengan property right merupakan
sebuah harga mati. Di Indonesia, terdapat dilema bahwa mereka yang tidak memberikan kontribusi untuk pengetahuan juga bisa mendapatkan keuntungan
pengetahuan, sebab pengetahuan memiliki karakter barang publik. Maka daripada itu, pemerintah sebagai penjamin utama
hak milik, harus bisa menjamin bahwa hak milik yang dimiliki oleh suatu lembaga
terhadap suatu pengetahuan baru (yang mereka hasilkan), bisa menghasilkan
keuntungan bagi lembaga tersebut, karena jika tidak maka insentif untuk
menghasilkan pengetahuan baru akan berkurang secara signifikan dan akan
berpengaruh pada proses pembangunan itu sendiri. Selain itu, permasalahannya
ialah kurangnya hak kepemilikan yang jelas dan aman, bagi sektor perusahaan.
Terdapat juga kekhawatiran dari masyarakat dalam hak milik yang sah harus
melalui banyak peraturan.
Selain
itu, dalam jangka panjang, kemampuan ekonomi untuk menghasilkan pertumbuhan
produktivitas melalui pembelajaran dan inovasi tidak dapat dipertahankan tanpa
jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang cukup. Pendidikan yang tidak
merata menyebabkan terjadinya kesenjangan sumber daya manusia di berbagai
daerah. Ada dua point yang dapat dijadikan acuan untuk menjadi pembelajaran
dalam pengembangan sumber daya manusia, yaitu :
- Pentingnya pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam sektor formal sistem pendidikan
- Sumber daya manusia yang penting bagi kemampuan ekonomi untuk belajar dan berinovasi tidak hanya tenaga kerja ilmiah namun tenaga kerja secara keseluruhan.
Hal-hal
seperti inilah yang harus dibenahi oleh pemerintah Indonesia pada level
institusi jika ingin menuntaskan permasalahan yang berimplikasi pada proses pembangunan.
INSTITUSIONS OF INCOME REDISTRIBUTION AND
SOCIAL COHESION
Dalam
beberapa tahun terakhir, permasalahan sosial yang terjadi di Indonesia terus
meningkat. Konflik seperti kepemilikan tanah, kesenjangan sosial serta tuntutan
upah minimum merupakan beberapa contoh masalah yang ada di tanah air. Ketimpangan
distribusi pendapatan pun di anggap sebagai ‘aktor’ dari penyebab semua masalah
yang ada. Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil berbagai langkah untuk
meredistribusi pendapatan, dan pada umumnya ialah dengan meningkatkan kohesi
sosial.
TANTANGAN BAGI BANGSA INDONESIA
Kegagalan
implementasi kebijakan, program ataupun proyek-proyek pada pembangunan
berkelanjutan seringkali gagal karena tidak mempertimbangkan berbagai aspek
yang perlu dilihat, baik dari sisi teknis, legal, fiskal, administrasi,
politik, etik dan budaya (Cooper dan Vargas, 2004).
Jika
melihat potret permasalahan pembangunan yang sering terjadi di Indonesia,
sebenarnya tidaklah jauh berbeda dengan dunia Internasional. Hal yang membedakan
hanyalah pada level institusi. Institusi yang dimiliki oleh Indonesia memang
belum sebaik negara-negara lainnya, tapi jika pemerintah Indonesia mau dan bisa
mensinerjikan ketiga tipe institusi yang telah dijelaskan sebelumnya dengan
baik, maka permasalahan pembangunan yang terus menerus mengalir akan dapat
teratasi. Inilah yang menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia.
Referensi
:
- Jurnal The Role of Institutions in Asian Development, Ha-Joon Chang
- Jurnal A historical approach assesing, the role of institutions in economic development, Daron Acemoglu
- Jurnal Does Social Capital Have an Economic Pay off? A Cross-Country Investigation, Stephen Knack dan Philip Keefer
- http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=2261&Itemid=219
Tidak ada komentar:
Posting Komentar