Senin, 26 Maret 2012

Permasalahan Pembangunan di Indonesia, Dari Segi Institusi


Mengapa Masih Terjadi Masalah Pembangunan di Indonesia?
Dari Segi Institusi
ABSTRAKSI
Secara geografis, Indonesia terletak di sekitar garis khatulistiwa. Hal tersebut menyebabkan Indonesia kaya akan sumber daya alam, seperti hutan, perkebunan, pertambangan, perikanan dan lain-lain. Pada umumnya, geografi, iklim, dan ekologi dari suatu wilayah berperan dalam membentuk teknologi dan insentif dari penduduknya. Selanjutnya, hal tersebut akan berimplikasi pada berkembangnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah itu secara positif. Dan pada akhirnya akan tercipta kemakmuran. Akan tetapi, cerminan itu tidak terlihat di Indonesia pada saat ini. Memang tidak sepenuhnya faktor geografi adalah pengaruh utama pada kemakmuran, tapi dengan berlimpahnya sumber daya alam, seharusnya bangsa Indonesia mampu mewujudkan sebuah pembangunan yang baik dan dapat mensejahterahkan masyarakatnya. Banyak pengamat dan ekonom menyatakan bahwa banyak faktor yang masih menjadi kendala dalam pembangunan di Indonesia. Seperti tingginya disparitas (kesenjangan) antar wilayah, pembangunan infrastruktur yang belum maksimal, tingkat kemiskinan yang begitu tinggi, dan masih banyak lainnya. Akan tetapi, ada satu faktor penting yang tidak boleh dilupakan di dalam pembangunan di suatu negara, yaitu faktor “Institusi”.  
SUDUT PANDANG INSTITUSI
Dari segi hipotesis institusi, masyarakat yang memiliki institusi yang baik, akan mendorong adanya investasi untuk mesin, human capital, dan teknologi yang lebih baik, sehingga sebagai akibatnya masyarakat tersebut akan mencapai kesejahteraan ekonomi. Di Indonesia, institusi yang ada tidak memberikan kontribusi yang maksimal bagi pembangunan ekonomi di Indonesia. Hal ini disebabkan karena pemerintah tidak menaruh institusi sebagai pondasi utama dalam menjalankan pembangunan. Salah satu hal yang melatarbelakangi keadaan tersebut ialah faktor kolonialisme. Bukti sejarah menunjukkan bahwa strategi kolonialisme dengan institusi atau lembaga ekstraktif (bad institution) yang dilakukan oleh bangsa Eropa di Indonesia pada saat itu berdampak pada bentuk lembaga-lembaga yang ada pada saat ini. Sebagai contoh, kolonialisme Belanda di Indonesia yang mendirikan institusi atau lembaga yang ekstraktif seperti Culturstelsel membuat seluruh kaum pribumi pada waktu itu tersiksa. Sebab lembaga ini tidak melindungi property right warga negara dan tidak membatasi kekuatan elit. Dalam kasus ini ditunjukkan bahwa faktor institusi yang di bentuk pada zaman kolonialisme yang ada di Indonesia, terutama pada zaman kolonialisme Belanda, ternyata mampu mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Indonesia yang ada saat ini. Sehingga hal tersebut bisa menjadi suatu bukti kuat yang akan mendorong masyarakat untuk tidak serta merta atau secara alami tertarik pada lembaga yang baik. Jadi dapat dikatakan bahwa institusi pada zaman kolonialisme membawa dampak bagi perkembangan institusi di Indonesia pada saat ini, terutama pada sistem dan pola pemikiran pemerintah terhadap institusi. Tetapi, seiring berjalannya waktu, pemerintah Indonesia mulai menyadari arti penting institusi terhadap pembangunan ekonomi.  
PERAN INSTITUSI DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI
Dalam beberapa dekade terakhir, peran institusi dalam pembangunan ekonomi semakin menjadi pusat perhatian, terutama dalam pengambilan kebijakan pembangunan. Banyak negara di dunia yang sedang berlomba dalam memperbaiki kinerja institusi mereka, tidak terkecuali di Indonesia. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, Indonesia memiliki struktur institusi yang kurang begitu bagus dan tidak pro-rakyat yang diakibatkan oleh pengaruh kolonialisme. Sehingga permasalahan pembangunan masih terus terjadi yang berimplikasi pada tidak tercapainya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, ada tiga tipe institusi yang penting bagi pembangunan ekonomi yang mungkin sesuai dalam mengatasi permasalahan pembangunan yang selama ini terjadi di Indonesia, yaitu institusi untuk koordinasi dan administrasi, institusi untuk pembelajaran dan inovasi, dan institusi untuk pemerataan dan keterkaitan sosial. Ketiga tipe institusi ini akan menjelaskan bagaimana mereka berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan yang ada, terutama bagi Indonesia.
INSTITUSIONS OF COORDINATION AND ADMINISTRATION
Akhir-akhir ini, permasalahan pembangunan ekonomi yang paling signifikan ialah berkurangnya penanaman modal asing serta investasi yang ada di Indonesia. Yang menjadi permasalahan ialah pemerintah tidak mempunyai tata kelola dan struktur yang baik dalam penanganan investasi dan penanaman modal asing. Akibatnya, masih banyak investor-investor, baik asing maupun swasta, yang masih ragu untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Oleh karena itu, yang harus difokuskan ialah pada dua institusi pemerintah yang merupakan faktor penting, yaitu birokrasi pemerintah dan institusi yang menyediakan hubungan pemerintah dan bisnis. Jika keduanya dapat berjalan dan berkoordinasi dengan baik, maka proses investasi, penanaman modal asing serta terciptanya wirausahawan bangsa akan dapat terlaksana sebagaimana mestinya.
Selain itu, tidak dapat dipungkiri bahwa adminstrasi di Indonesia masih sangatlah buruk. Hal ini terjadi karena birokrasi yang sulit akan membuat hubungan yang tidak sinkron dengan efektifitas administrasi modern. Sebagai contoh, investasi yang dilakukan oleh pihak asing harus menempuh banyak sekali hal-hal yang harus di selesaikan, sehingga membuat pihak asing seperti merasa dipersulit (seperti biaya administrasi, pembayaran pajak, izin usaha, dan lain-lain). Seharusnya, permasalahan seperti itu tidaklah harus terjadi jika pemerintah menggunakan sistem trust melalui self enforcing agreements pada lembaga-lembaga formal termasuk lembaga admisnistrasi. Dengan begitu maka akan terbentuk pembangunan cooperative norms dan trust yang kuat pada kelembagaan formal. Implikasinya ialah akan tercipta tatanan awal pembangunan ekonomi yang baik.
INSTITUSIONS OF LEARNING AND INNOVATION
Untuk menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan disuatu negara, kemampuan untuk menggabungkan teknologi ke dalam proses produksi semakin diperlukan. Maka muncullah yang namanya gagasan popular, yang berarti kemampuan untuk menghasilkan inovasi. Tetapi, bagi negara-negara berkembang, penguasaan teknologi canggih yang di impor sering kali lebih penting daripada teknologi baru yang benar-benar melalui inovasi (Fransman 1986).
Inilah yang selama ini terjadi di Indonesia. Kontribusi sains dan teknologi dalam pembangunan ekonomi setelah satu abad kebangkitan nasional berlalu agaknya masih jauh dari yang diharapkan. Keterbatasan sumber daya sains dan teknologi,  belum berkembangnya budaya sains dan teknologi serta minimnya inovasi dalam sains dan teknologi merupakan salah satu kendala dalam proses perkembangan teknologi bagi pembangunan di Indonesia. Permasalahan tersebut secara langsung telah menghambat perkembangan teknologi di Indonesia. Oleh karena itu, masalah-masalah di atas perlu mendapat perhatian serius dan penanganan yang tepat dari berbagai pihak terkait. Tanpa perhatian semua pihak dalam mengatasi masalah di atas, maka mustahil daya saing sains dan teknologi nasional dapat melewati negara-negara ASEAN.
Di samping teknologi, ada hal penting yang terkait didalam institusi ini, yaitu mengenai hak kepemilikan, yang meliputi hak kekayaan intelektual. Jika suatu bangsa ingin memajukan pembangunan serta pertumbuhan di negaranya, jaminan terhadap hak milik atau yang biasa disebut dengan property right merupakan sebuah harga mati. Di Indonesia, terdapat dilema bahwa mereka yang tidak memberikan kontribusi untuk pengetahuan juga bisa mendapatkan keuntungan pengetahuan, sebab pengetahuan memiliki karakter barang publik. Maka daripada itu, pemerintah sebagai penjamin utama hak milik, harus bisa menjamin bahwa hak milik yang dimiliki oleh suatu lembaga terhadap suatu pengetahuan baru (yang mereka hasilkan), bisa menghasilkan keuntungan bagi lembaga tersebut, karena jika tidak maka insentif untuk menghasilkan pengetahuan baru akan berkurang secara signifikan dan akan berpengaruh pada proses pembangunan itu sendiri. Selain itu, permasalahannya ialah kurangnya hak kepemilikan yang jelas dan aman, bagi sektor perusahaan. Terdapat juga kekhawatiran dari masyarakat dalam hak milik yang sah harus melalui banyak peraturan.
Selain itu, dalam jangka panjang, kemampuan ekonomi untuk menghasilkan pertumbuhan produktivitas melalui pembelajaran dan inovasi tidak dapat dipertahankan tanpa jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang cukup. Pendidikan yang tidak merata menyebabkan terjadinya kesenjangan sumber daya manusia di berbagai daerah. Ada dua point yang dapat dijadikan acuan untuk menjadi pembelajaran dalam pengembangan sumber daya manusia, yaitu :
  1. Pentingnya pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam sektor formal sistem pendidikan
  2. Sumber daya manusia yang penting bagi kemampuan ekonomi untuk belajar dan berinovasi tidak hanya tenaga kerja ilmiah namun tenaga kerja secara keseluruhan.
Hal-hal seperti inilah yang harus dibenahi oleh pemerintah Indonesia pada level institusi jika ingin menuntaskan permasalahan yang berimplikasi pada proses pembangunan.
INSTITUSIONS OF INCOME REDISTRIBUTION AND SOCIAL COHESION
Dalam beberapa tahun terakhir, permasalahan sosial yang terjadi di Indonesia terus meningkat. Konflik seperti kepemilikan tanah, kesenjangan sosial serta tuntutan upah minimum merupakan beberapa contoh masalah yang ada di tanah air. Ketimpangan distribusi pendapatan pun di anggap sebagai ‘aktor’ dari penyebab semua masalah yang ada. Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil berbagai langkah untuk meredistribusi pendapatan, dan pada umumnya ialah dengan meningkatkan kohesi sosial.
TANTANGAN BAGI BANGSA INDONESIA
Kegagalan implementasi kebijakan, program ataupun proyek-proyek pada pembangunan berkelanjutan seringkali gagal karena tidak mempertimbangkan berbagai aspek yang perlu dilihat, baik dari sisi teknis, legal, fiskal, administrasi, politik, etik dan budaya (Cooper dan Vargas, 2004).
Jika melihat potret permasalahan pembangunan yang sering terjadi di Indonesia, sebenarnya tidaklah jauh berbeda dengan dunia Internasional. Hal yang membedakan hanyalah pada level institusi. Institusi yang dimiliki oleh Indonesia memang belum sebaik negara-negara lainnya, tapi jika pemerintah Indonesia mau dan bisa mensinerjikan ketiga tipe institusi yang telah dijelaskan sebelumnya dengan baik, maka permasalahan pembangunan yang terus menerus mengalir akan dapat teratasi. Inilah yang menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia.
Referensi :
  1. Jurnal The Role of Institutions in Asian Development, Ha-Joon Chang
  2. Jurnal A historical approach assesing, the role of institutions in economic development, Daron Acemoglu
  3. Jurnal Does Social Capital Have an Economic Pay off? A Cross-Country Investigation, Stephen Knack dan Philip Keefer
  4. http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=2261&Itemid=219

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar